Pembangunan, Kemiskinan, dan Kesejahteraan

Pembangunan, Kemiskinan, dan Kesejahteraan
Ilustrasi

ISU kesejahteraan rakyat menjadi trending topic di Serambi Imdonesia akhir-akhir ini, di mana para akademisi mengkritisi kemampuan aparat pemerintah Aceh dengan status dan dana melimpah belum memberikan dampak apa-apa terhadap kemiskinan dan kesejahteraan rakyat Aceh.

Menarik untuk dicermati karena kritisi yang diberikan melihat dari sudut pandang ekonomi, di mana sudah sekian lama Aceh berstatus otonomi khusus dan kucuran dana khusus, namun belum terlihat adanya hasil semacam pengurangan angka kemiskinan. Kalau kita mau jujur sebenarnya kritikan ini kelihatannya lebih bermuatan politis, karena bila kita pertanyakan bagaimana mengukur kesejahteraan itu sendiri, maka belum ada jawaban yang memuaskan.

Kemudian apa hubungannya uang melimpah dengan kemiskinan juga masih samar-samar. Lebih-lebih lagi ketika kita menghubungkannya dengan dengan kesejahteraan masyarakat.

Kekecewaan berbagai pihak dapat dipahami karena sudah lebih dari sepuluh tahun pembangunan Aceh setelah konflik dengan berbagai kucuran dana belum terlihat hasil yang memuaskan. Tentu saja upaya pembangunan pascakonflik bukanlah hal mudah, karena rakyat memiliki harapan besar untuk melihat perubahan, sedangkan praktisi perubahan memiliki berbagai batasan dalam mengontrol jalannya pembangunan.

Pembangunan

Jika kita melirik pendapat para ahli seperti yang diungkapkan oleh Peet dan Elaine bahwa tujuan dari pembangunan itu adalah untuk membuat hidup orang lebih baik. Hal yang paling sederhana diungkapkan oleh Dudley Seers, di mana tujuan dari pembangunan sebenarnya adalah tersedianya cukup makan bagi semua orang.

Tentunya pendapat di atas tidak begitu rumit untuk dipahami, mungkin karena belum dipolitisasi. Namun ketika pelaksanaannya tidak mungkin terlepas dari berbagai kondisi sosial politik, sehingga menimbulkan berbagai tafsiran sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Ide awal dari pembangunan ini muncul ketika perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet memasuki fase akhir. Menurut catatan sejarah, orang yang pertama mengucapkan kata-kata development atau pembangunan adalah Presiden AS, Harry Truman (1884-1972), yakni presiden AS ke-33. Maksud dari ucapannya adalah ditujukan untuk mengembangkan daerah-daerah yang belum berkembang dan masyarakatnya hidup didalam kemiskinan. Harry Truman

Kemiskinan

Memahami kemiskinan sedikit sulit dan memerlukan konsep multidimensi, namun pendapatan per kapita merupakan elemen penting untuk membuat standarisasi. Secara sederhana kemiskinan umumnya kita pahami adalah kekurangan kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, perumahan dan lain-lain. Kemiskinan tidak hanya dipakai dalam urusan materi, tetapi dapat juga dipahami kurangnya akses kepada pelayanan-pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Dapat pula kepada hal-hal lain seperti agama, budaya dan karakter.

Satu hal penting yang harus kita pahami adalah bahwa kemiskinan itu bukan diakibatkan oleh tidak adanya uang tetapi lebih kepada tidak adanya keinginan untuk berubah dari simiskin itu sendiri. Alquran sendiri sudah menegaskan bahwa “Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu belum berusaha untuk mengubahnya sendiri.”

Ada kemungkinan banyaknya uang malah menambah angka kemiskinan karena banyak orang yang mengharapkan bantuan dari pemerintah walau bantuan itu tidak kunjung datang. Negara-negara berkembang seperti Australia misalnya juga masih banyak terdapat orang-orang miskin. Kalau kita berjalan di kota-kota di Australia kita masih bisa menjumpai para pengemis. Atau kalau kita berhenti di lampu merah, kita akan menjumpai orang-orang yang bekerja membersihkan kaca mobil dengan mengharapkan imbalan berapa koin dolar.

Padahal Australia memiliki kekayaan yang luar biasa, namun ternyata kemiskinan tetap ada. Mungkin hanya standar kemiskinan yang berbeda dengan di daerah kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa uang yang melimpah bukanlah satu jaminan kemiskinan akan hilang dengan begitu saja.

Aceh yang kita cintai, hari ini memiliki komplikasi keinginan dan harapan. Misalnya, di satu sisi kita menginginkan pelaksanaan keuangan syariat, namun dalam beberapa tahun terakhir ini sepertinya sedang terjangkit virus “kapitalis semu” di mana orang-orang melakukan cara-cara instan untuk mewujudkan keinginannya/menumpuk kekayaan. Dalam teori penguasaan sumber daya pemerintah oleh sebagian orang atau kelompok yang memiliki akses langsung dengan individu di pemerintahan, sehingga tidak meratanya distribusi kepada semua orang merupakan ciri-ciri terjangkitnya ekonomi kapitalis semu.

Kesejahteraan

Dari dua pembahasan di atas, kesejahteraan merupakan yang paling rumit untuk dipahami. Tidak ada jaminan bahwa orang yang memiliki materi yang melimpah, secara otomatis masuk ke dalam golongan sejahtera. Atau tidak bisa pula kita golongkan orang-orang yang hidup di hutan Amazon, tanpa pakaian bagus, tanpa jaminan tersedianya makanan adalah orang-orang yang tidak sejahtera. Justru mungkin mereka lebih sejahtera, karena mereka lebih bahagia dari kita.

Pemerintah Indonesia melalui UU No.11 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, telah merumuskan kesejahteraan adalah “kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Sudah pasti untuk mewujudkan kesejahteraan tidak cukup hanya dengan memenuhi kebutuhan material atau dengan status kekhususan ataupun tersedianya dana otonomi yang melimpah, karena sejahtera itu meliputi terpenuhinya segala aspek pemenuhan kebutuhan hidup yang belum tentu diatur di dalam kekhususan Aceh.

Untuk mewujudkan masyarakat Aceh yang sejahtera semestinya dilakukan kolaborasi ide dan pengetahuan antara pemerintah dengan akademisi dalam upaya mengubah karakter dan mentalitas serta kebiasaan-kebiasaan yang dapat menyebabkan masyarakat sulit berkembang.

Pemerintah sudah seharusnya menyadari bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tidak akan mampu melakukannya sendiri akan tetapi membutuhkan praktisi-praktisi dari akademisi dalam mengkaji kebutuhan masyarakat, kemudian diterjemahkan ke dalam action plan untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh yang kita cintai ini. Semoga!

* T. Murdani, M.IntlDev., alumnus program Master of International Development, Fakultas Art & Design, University of Canberra, Australia. Email: teukumurdani@yahoo.com

Subscribe to receive free email updates: